JAKARTA - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menilai penegakan hukum di bawah Presiden Joko Widodo sepanjang 2016 tak menunjukan hasil apa-apa alias "nol besar." Sebab, negara tak pernah hadir untuk menegakkan hukum dalam kasus-kasus pelanggaran HAM. "Bisa dibilang nol besar. Kalau beberapa indeks survei menyebutnya menurun, itu menurut saya terlalu sopan. Kita harus bicara yang sebenarnya,yaitu (penegakkan hukum di bidang HAM) tidak ada yang jalan," kata Koordinator KontraS Haris Azhar melalui sambungan telepon dalam diskusi Redbons di Redaksi Okezone, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (22/12/2016). Di era pemerintahan Jokowi-JK ini, menurut Haris, pelanggaran HAM baru kian banyak bermunculan. "Boro-boro (kasus) yang lama diselesaikan malah ada kasus baru. Setiap hari ada kasus pelanggaran HAM yang muncul," tegasnya. Haris mengungkapkan, sejak tahun lalu KontraS sudah memberikan peringatan kepada pemerintah bahwa suasana kebangsaan saat ini sangat buruk lantaran penegakkan hukum yang lemah. "KontraS sudah beri alert dan sekarang terbukti makin buruk, bahkan sampai level kebijakan yang anti-kebebasan. Situasi ini diperburuk lagi oleh kondisi politik. Ini tidak bisa dibenarkan karena makin kacau," tandasnya. (fas)