JAKARTA - Dugaan praktek suap mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar kian meluas. Kali ini dugaan suap mulai menelisik penanganan sengketa Pemilihan Gubernur Jawa Timur (Pilgub Jatim) di MK. Dimana dalam sengketa Pilgub yang digugat oleh pasangan Khofifah Indar Parawansa-Herman Surjadi Sumawiredja ke MK itu diputuskan Akil dengan kemenangan pasangan calon incumbent Soekarwo-Saifullah (KarSa). Namun, belakangan ketika Akil ditangkap KPK, mencuat isi pesan singkat dalam Blackberry Messenger (BBM) Akil terhadap Ketua DPD Partai Golkar Jatim, Zainudin Amali, yang meminta uang senilai Rp10 miliar untuk memenangkan pasangan incumbent tersebut. Bahkan, nama Sekjen Golkar Idrus Marham juga disebut Akil, dimana suami Ratu Rita itu geram dengan janji manis berupa pemberian uang dengan jumlah kecil yang ditawarkan kepada dirinya dinilai tidak sesuai. Akil pun mengancam akan membatalkan kemenangan KarSa bila tidak disiapkan uang Rp10 miliar dalam waktu 1-2 hari. Alhasil, Zainudin menerima pesan Akil untuk dipertimbangkan. Selang putusan MK dibacakan, pasangan KarSa pun memenangkan sengketa Pilgub Jatim di MK. KPK pun telah memeriksa Idrus Marham dan Bendahara umum Partai Golkar, Setya Novanto, serta Ketua KPUD Jawa Timur, Andry Dewanto terkait pelaksanaan Pilgub Jatim guna mengkonfirmasi hal tersebut. Terkait hal itu, partai Demokrat selaku koalisi Golkar sebagai partai pendukung pemenangan pasangan KarSa mengaku tidak mengetahui adanya dugaan praktek suap di sengketa Pilgub Jatim yang digugat ke MK. "Enggak ada kata pak Karwo sama sekali," kata anggota Dewan Pembina Partai Demokrat, Ahmad Mubarok saat ditemui di acara seri kuliah umum kandidat presiden 2014 Irman Gusman di hotel Four Seasons, Jakarta, Rabu (15/1/2014). Menurut Mubarok, Demokrat tidak ada melakukan hal tersebut, itu mungkin dilakukan oleh orang Golkar dengan sesama Golkar. "Ya itu kerjanya Golkar sesama Golkar," tandasnya. Seperti diketahui, sebelum menjadi Ketua MK, Akil tercacat sebagai politisi partai Golkar. (hol)