Fakultas Hukum Universitas Narotama (UNNAR) Surabaya bekerjasama dengan DPRD Provinsi Jawa Timur (Jatim) mengadakan International Conference on Law and Politics (ICLP) di Gedung DPRD Jatim, Sabtu (22/12/2018). Konferensi ini mengangkat tema “Shaping the Future of Law and Politics: Trends, Opportunities, and Challenges in 4.0 Industrial Revolution”. Konferensi diawali dengan laporan Ketua Panitia ICLP Bustomi Arifin, SS, MA, sambutan oleh Presiden UNNAR Hj. Rr. Iswachyu Dhaniarti DS, ST, M.HP, sambutan oleh Ketua DPRD Provinsi Jatim (diwakili ketua Komisi A) Dr. Freddy Poernomo, SH, MH, dilanjutkan sambutan sekaligus membuka acara konferensi oleh Gubernur Jatim Dr. H Soekarwo, SH, M.Hum. Para pembicara ICLP adalah Dr. Freddy Poernomo, SH, MH,(Ketua Komisi A DPRD Jatim), Dr. Gazalba Saleh, SH, MH, (Indonesia), Mrs. Yasuko Iwai (Jepang), Prof. Sahal Uddin dan Dr. Md. Abdul Awal Khan (Bangladesh), dan Dr. Hanif Ahamat (Malaysia). Gubernur Jatim, Dr. H Soekarwo, SH, M.Hum dalam sambutannya berharap pembahasan mengenai permasalahan arah politik hukum terhadap globalisasi ini tidak hanya dibincangkan dari seminar ke seminar. Hukum harus memiliki konsep partisipatoris, atau bahasa sederhannya adalah mengajak bicara para calon korban sebelum membuat proses keputusan. Beliau menekankan agar para ahli dan praktisi hukum mau memahami dan responsif terhadap masalah masyarakat. “Hukum sangat dipengaruhi dan dibentuk oleh kebudayaan masyarakat, sehingga kita harus responsif terhadap masalah mereka. Ini yang saya harapkan dari pertemuan ini,” kata Soekarwo. Menurut Soekarwo, konstitusional yang bersifat partisipatoris dan memperhatikan budaya serta sosiologis, akan bisa menimbulkan kesejahteraan masyarakat secara lahir dan batin. Beliau berharap adanya rekonstruksi hukum yang memfasilitasi konsep itu. “Semua dekan Fakultas Hukum di perguruan tinggi di Indonesia harus mulai melakukan refleksi diri. Apakah sudah memfasilitasi atau justru menghambat, karena selama ini hukum seringkali terlambat dalam memfasilitasi proses,” ujarnya. Sementara itu, Ketua Komisi A DPRD Jatim, Dr. Freddy Poernomo, SH, MH mengatakan tema ICLP sangat relevan dengan kebutuhan bangsa Indonesia untuk menemukan solusi pemilu di masa revolusi industri 4.0. Revolusi industri 4.0 ini menjadi tantangan hukum dan politik untuk membuat perubahan yang relevan dengan mengubah yang konvensional menjadi digital. Tentunya dengan tetap menjaga kualitas pemilu yang terbuka, jujur, dan adil. Perguruan tinggi ada di tempat strategis untuk menjawab tantangan revolusi industri 4.0. Usai ishoma, ICLP dilanjutkan dengan presentasi abstrak para presenter secara paralel yang terbagi menjadi enam (6) kelompok. Para panelis dan presenter diarahkan oleh tim menuju ruangan yang telah disediakan (Bangar, Bangmus, Bapperda, Komisi A dan D, Paripurna). Penutupan acara ICLP oleh Dekan Fakultas Hukum UNNAR Dr. Rusdianto Sesung, SH, MH. [nar] Foto: Presiden UNNAR Hj. Rr. Iswachyu Dhaniarti DS, ST, M.HP (lima dari kiri), Gubernur Jatim Dr. H Soekarwo, SH, M.Hum, dan Ketua Komisi A DPRD Jatim Dr. Freddy Poernomo, SH, MH bersama para pembicara konferensi.